Lanjut ke konten

Cerita dari Malaysia: Dari Imbauan hingga Larangan

Ledakan jumlah kasus di Malaysia akibat acara perkumpulan besar direspons oleh pemerintah dengan peraturan berjenjang, mulai dari imbauan social distancing hingga akhirnya lockdown menyeluruh.

Kawal COVID-19's Avatar
Kawal COVID-19Tim administrator situs KawalCOVID19.id

Penulis: Karinda Warsito (Ibu tunggal dengan 3 anak, WNI yang tinggal di Sepang, Malaysia).

Pada awal kemunculan COVID-19, perhatian publik di Malaysia umumnya tersita oleh gejolak politik yang berujung dengan mundurnya Dr Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri dan ditunjuknya Muhyiddin Yassin sebagai penggantinya oleh Raja Malaysia. Kasus COVID-19 yang dilaporkan masih terkendali di angka sekitar 200 kasus. Semua kasus tersebut adalah kasus impor orang-orang yang baru pulang dari luar negeri, umumnya warga yang terinfeksi ketika berkunjung ke keluarga dan kenalan mereka di Singapura. Pemerintah pun mengeluarkan imbauan social distancing. Sekadar imbauan, belum paksaan.

Namun tak lama kemudian, kejadian COVID-19 meledak di Malaysia setelah acara tabligh akbar di Mesjid Sri Petaling, Kuala Lumpur yang dihadiri ribuan orang dari seluruh dunia, seperti India, Brunei, dan Indonesia. Ribuan orang pula terinfeksi pada acara itu, dan sejak peristiwa tersebut, pemerintah Malaysia mengeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan (Movement Control Order) pada 16 Maret 2020

Akses keluar dan masuk Malaysia melalui pelabuhan udara ditutup. Keberadaan warga di tempat umum dibatasi dan semua orang diwajibkan melakukan social distancing. Belum ada jam malam. Beberapa pabrik masih berjalan. Yang boleh beroperasi adalah yang terkait dengan logistik, pengangkutan, keuangan, telekomunikasi, penyiaran, makanan dan sembako, gas, dan BBM. Yang lain wajib tutup.

Walau sudah ada perintah tersebut, pada saat itu orang-orang masih bisa bepergian.

Namun seminggu setelah jumlah kasus semakin meningkat dan mulai ada kematian, warga Malaysia masih saja bepergian, berjalan-jalan di kota, liburan, bahkan ada yang mudik. Akibatnya, pemerintah pun memperketat aturan dengan memberlakukan semi lockdown. Semua orang harus di rumah. Waktu keluar dibatasi hanya sampai jam 11 malam. Polisi mendirikan roadblock. Hanya kepala keluarga yang boleh keluar rumah untuk berbelanja. Anak-anak dilarang keluar sama sekali.

Dalam hitungan hari kebijakan ini akhirnya ditingkatkan menjadi lockdown total. Warga hanya boleh keluar rumah dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Restoran, warung, pompa bensin, dan lain-lain hanya boleh beroperasi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tentara mulai turun membantu polisi dalam membangun barikade, ronda, dan mendirikan roadblock. Yang melanggar ditangkap dan dikenakan denda RM 1.000. Bahkan nongkrong di luar pagar rumah saja bisa ditangkap. Pemerintah juga mengawasi media sosial secara ketat. Banyak yang diciduk karena posting atau komentar dengan ujaran kebencian atau menyebarkan hoax. Pembelian barang pun dibatasi. Warga hanya boleh membeli dua paket gula (satu kilo per paket) dan dua kilo minyak goreng curah (kecuali minyak goreng kemasan botol bebas). Masuk toko dan supermarket pun dibatasi. Warga harus antri dengan jarak satu meter dan wajib pakai masker.

Selain itu, pemerintah Malaysia juga segera menyelenggarakan inisiatif bantuan bagi warga negara Malaysia. Bantuan tersebut mencakup antara lain insentif keuangan serta diskon tarif listrik dan air. Bantuan, sembako pun disalurkan melalui zakat oleh pemuka masyarakat, parlemen, ketua kampung, dan juga rumah ibadah. Warga Malaysia memang beruntung karena mendapat bermacam bantuan. 

Yang apes adalah warga negara asing, terutama para blue collar worker, termasuk TKI. Mereka kehilangan pendapatan dan mulai kehabisan bahan pangan, sementara keluarga di Indonesia tetap minta kiriman uang. Karena kehilangan mata pencaharian, banyak TKI kemudian memilih pulang ke tanah air. Namun hal ini dipersulit dengan dihentikannya penerbangan, sehingga satu-satunya pilihan adalah menyeberang melalui pelabuhan penyeberangan di Johor Baru dengan tujuan Batam, Karimun, Bintan, dan Dumai. 

Akibatnya, jumlah penumpang feri dari Johor pun membludak, dan terjadi penumpukan manusia luar biasa, kondisi yang tentunya sangat mengerikan di tengah COVID-19 yang sangat menular di keramaian. Banyak yang terpaksa menginap di terminal feri untuk mendapatkan tiket pulang ke Indonesia. Hal ini tampaknya tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah Malaysia yang justru mengambil langkah represif terhadap para TKI itu. Di satu sisi, warga negara asing tidak mendapat jaminan sosial. Di sisi lain, kepulangan mereka ke negara asalnya tidak difasilitasi. 

Di sini terlihat sekali bagaimana banyak negara tidak siap menghadapi wabah ini. Namun, kita  juga dapat menyaksikan bagaimana pemerintah Malaysia secara bertahap menyesuaikan aturan dari yang sekedar imbauan untuk melakukan social distancing, meningkat ke Perintah Kawalan Pergerakan, semi lockdown, sampai lockdown total mengikuti situasi yang berkembang. 

*** 

Catatan dari Editor: 

Mari kita belajar dari berbagai hal baik, juga kegagalan yang terjadi di banyak negara, agar tidak terulang di negeri sendiri. Terutama, mari kita perhatikan orang-orang di lapis ekonomi paling bawah yang keberadaannya sering kita abaikan, namun kini baru terasa perannya dalam menggerakkan kehidupan modern di tengah krisis ini