Lanjut ke konten

Informasi terkini – 1 April 2020

PSBB di tangan Menkes

Kawal COVID-19's Avatar
Kawal COVID-19Tim administrator situs KawalCOVID19.id

Disarikan oleh: Satrio Wicaksono, Nita Noor

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

1 April 2020, Jakarta. Setelah polemik penerapan ‘karantina wilayah’ yang diserukan banyak pihak untuk diberlakukan secara nasional dan diinisiasi secara terbatas di beberapa daerah di pelosok nusantara, akhirnya pemerintah mengambil opsi untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar.

Stimulus dan Paket Ekonomi untuk Mengurangi Dampak Wabah COVID-19

Pada hari yang sama Presiden Joko Widodo sekaligus menetapkan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 melalui Keppres No.11 Tahun 2020. Untuk melengkapi dua kebijakan tersebut, pemerintah juga menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Keuangan untuk penanganan pandemik COVID-19 sebagai payung hukum atas langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam upaya memitigasi dampak pandemik tersebut terhadap perekonomian nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Perppu No.1 tahun 2020 ini merupakan payung hukum yang digunakan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan paket stimulus dan dana sebesar 405 trilliun rupiah untuk menanggulangi wabah COVID-19 dan dampak dari usaha-usaha pencegahannya. Perppu ini sedang diajukan ke DPR untuk disahkan menjadi undang-undang dalam jadwal persidangan terdekat. Terbitnya Perppu ini adalah salah satu dari tiga perppu yang disarankan DPR pada 23 Maret 2020.

Polemik Pembatasan Arus Kendaraan dari dan ke Jabodetabek 

2 April 2020, Jakarta, Setelah Kemenhub membatalkan rencana Dinas Perhubungan (Dishub) DKI untuk membatasi arus kendaraan umum seperti bus antar kota antar provinsi, antar jemput antar provinsi, dan bus pariwisata, pada Rabu, 1 April, KeMenHub melalui BTPJ   mengeluarkan rekomendasi penghentian arus transportasi umum apabila daerah yang bersangkutan sudah menerapkan PSBB. Dishub DKI menolak menjalankan rekomendasi ini, dengan alasan menunggu penetapan PSBB oleh Menteri Kesehatan. Hingga hari ini, 2 April 2020, Menkes belum memberikan aturan atau keterangan apa pun mengenai panduan pelaksanaan PSBB di daerah-daerah yang diperintahkan Presiden Joko Widodo, meskipun seruan untuk melakukan bentuk karantina wilayah ini sudah berlangsung berminggu-minggu.  Gubernur DKI Anies Baswedan sudah mengirim surat pada Kemenkes dan mengajukan permohonan status PSBB untuk daerah Jakarta dan daerah-daerah pendukung disekitarnya. Pengamat mendesak KeMenkes untuk segera menetapkan PSBB hingga rekomendasi BPTJ untuk menghentikan arus transportasi umum dari dan ke Jakarta dapat dilaksanakan secepatnya.  Ini adalah kesempatan besar bagi MenKes Terawan untuk mengambil kebijakan yang menurut konsensus para pakar sebagai tindakan yang benar, setelah beliau berada di bawah kritik keras publik, media massa dan komunitas diplomat atas pandangan dan kebijakannya  wabah COVID-19 dalam tiga bulan terakhir terkait.