Karantina Wilayah

Sebuah brief kepada Presiden Republik Indonesia terkait Penanganan Pandemik Covid-19

Mohon Segera Karantina Wilayah
Tanggal 28 Maret 2020

oleh KawalCovid19.id

Executive summary

1. Pertumbuhan wabah COVID-19 bersifat eksponensial, bukan linear
2. Jika kita tidak berhasil mengendalikan wabah ini, sekitar 60-70% penduduk Indonesia akan terinfeksi dengan tingkat kematian 1-4% = 1,6 – 7,5 juta orang meninggal dunia.
3. Jumlah kasus sesungguhnya di Indonesia sekarang (27 Maret) sudah mencapai skala belasan-puluhan ribu.
4. Ada dua syarat yang mesti dipenuhi untuk memperlambat dan mengendalikan penyebaran wabah ini di Indonesia dengan situasi tersebut:
   1. Pembatasan interaksi sosial yang signifikan (i.e., 80% warga menuruti physical distancing)
   2. Tes masif menggunakan metode PCR seperti Korea Selatan sebanyak puluha ribu sampel/hari dalam setidaknya 2 bulan ke depan
5. Kenyataan:
   1. Interaksi sosial di masyarakat masih tinggi, dan malah terjadi pergerakan keluar dari zona merah ke zona kuning/hijau karena tidak ada pembatasan pergerakan
   2. Kita juga tidak bisa tes PCR super agresif seperti Korea Selatan. Rekor jumlah tes yang kita lakukan dalam 1 hari itu adalah 1.400 sampel (27 Mar), dan tes masif yang kita lakukan saat ini berbasis antibodi dan rawan false negative (seharusnya positif tapi hasilnya negatif)
6. Hasilnya: Pertumbuhan kasus harian di Indonesia yang sebenarnya masih melebihi jumlah kasus yang terkonfirmasi dan terisolasi setiap harinya, i.e., setiap hari jumlah kasus yang belum terdeteksi itu bukannya berkurang malah terus bertambah banyak secara eksponensial.
7. Kesimpulan: Kita membutuhkan kebijakan yang lebih agresif yaitu karantina wilayah untuk menjamin pemutusan rantai penularan untuk sementara dan memberikan waktu untuk pihak berwenang untuk menemukan, mengisolasi kasus-kasus yang belum terdeteksi ini dan contact tracing yang agresif dari kasus-kasus tersebut.

Pendahuluan: Eksponensial

Konsep terpenting yang perlu dihayati dalam penanganan wabah seperti ini adalah EKSPONENSIAL. Kalau kita tidak memahami hal ini dan tetap berpikir dalam skala linear, selamanya kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini.

Sekali lagi: Pertumbuhan wabah ini sifatnya eksponensial, bukan linear.

Kalau dari 1 kasus menjadi 2 kasus membutuhkan waktu 4 hari, dari 1.000 kasus menjadi 2.000 kasus juga membutuhkan waktu 4 hari, dari 10.000 kasus menjadi 20.000 kasus juga membutuhkan waktu 4 hari, dari 100.000 kasus menjadi 200.000 kasus juga membutuhkan waktu 4 hari.

Selain itu, dalam penanganan wabah seperti ini juga selalu ada faktor ketertundaan, dimana jumlah kasus yang terkonfirmasi akan selalu lebih kecil dari kasus yang sesungguhnya, karena masih ada kasus-kasus yang sudah terinfeksi namun masih dalam masa inkubasi. Jadi, ketika berpikir apa yang harus dilakukan sekarang, bayangkan kondisinya dan apa yang dibutuhkan dalam 2-3 minggu ke depan. Selama kita hanya meresponi kondisi saat ini, kita akan selamanya ketinggalan. Dan ketika membayangkan kondisinya dalam 2-3 minggu ke depan, jangan bayangkan skenario terbaik tapi selalu asumsikan skenario terburuk.

“We want to stay one or two steps ahead of the virus. If you chase the virus, you will always be behind the curve.” (Vernon Lee, Director of CDC, MOH Singapore)

Apa skenario terburuknya? 60-70% penduduk Indonesia terinfeksi virus ini dengan tingkat kematian 1-4%, yaitu 1,6 – 7,5 juta orang meninggal dunia.

A. COVID-19 di Indonesia: Berapa jumlah kasus sesungguhnya sekarang (27 Maret)?

Pertanyaan ini penting karena kita mesti memetakan skala masalah yang sebenarnya dulu untuk mengetahui apa yang mesti kita lakukan. In order to have a proper battle plan, we need to know the scale of our enemy. Jika jumlah kasusnya memang di sekitar angka sekarang, ya tidak perlu karantina wilayah, cukup contact tracing yang agresif dari setiap kasus yang terkonfirmasi saat ini.

Namun masalahnya adalah jumlah kasus COVID-19 sebenarnya di Indonesia sudah di skala puluhan ribu, bukan 1.155. Untuk mengetahui skala wabah yang sebenarnya, jangan lihat jumlah yang terkonfirmasi. Jumlah tersebut hanya merefleksikan kapasitas testing PCR kita sekarang (rekor 1.439 sampel/hari, pada tanggal 27 Maret), dan yang dapat dilihat juga dari banyaknya pasien PDP yang meninggal dunia sebelum mendapat hasil tesnya.

Untuk mengetahui skala wabah COVID-19 di Indonesia yang sebenarnya, lihatlah jumlah kematiannya. Lihatlah RS-RS yang sudah penuh dan kewalahan. Lihatlah protokol Kemenkes yang sudah menggunakan triage, dimana yang dirawat di RS hanya yang gejalanya sedang dan berat saja.

Ada beberapa cara untuk mengestimasi jumlah kasus yang sesungguhnya. Salah satunya dengan jumlah kematian akibat COVID-19 di Indonesia sampai saat ini. Dalam hal ini kita akan menggunakan data di 6 negara ASEAN sebagai perbandingan.

Negara	Kasus pertama	Jumlah kasus(akhir Feb)	Jumlah kasus(28 Mar)	Sembuh	Jumlah kematian	Tingkat kematian	Rasio kematian/(kematian + sembuh)
Malaysia	25 Jan	25	2.320	320	27	1,16%	7,78%
Thailand	13 Jan	42	1.245	97	6	0,48%	5,83%
Indonesia	2 Mar	0	1.155	59	102	8,83%	63,35%
Filipina	30 Jan	3	1.075	35	68	6,33%	66,02%
Singapura	23 Jan	102	802	198	2	0,25%	1%
Vietnam	23 Jan	16	169	20	0	0	0

Fase 1: Epidemi dari Tiongkok (pertengahan Januari-awal Februari)

Dalam fase ini, Thailand (kasus pertama: 13 Jan), Singapura (23 Jan), Vietnam (23 Jan), Malaysia (25 Jan) dan Filipina (30 Jan) melaporkan kasus impor dari Wuhan/Tiongkok ketika wabah ini sedang parah-parahnya di Tiongkok.

Hanya satu negara yang tidak melaporkan 1 kasus impor pun dari Wuhan/Tiongkok: Indonesia.

Fase 2: Februari

Fase ini adalah yang paling krusial. Menemukan kasus impor dari Wuhan/Tiongkok itu mudah, tinggal dilihat dari riwayat perjalanannya. Yang lebih sulit adalah menemukan kasus penularan lokal, apalagi jika pasien tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus impor dari Wuhan atau kasus lokal lainnya. Dengan kata lain, setiap negara perlu berpikir out of the box di luar kriteria WHO, yang mengasumsikan ditemukannya kasus impor terlebih dahulu atau kasus lokal yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus COVID-19 (impor/lokal) sebelumnya.

Itulah mengapa Kasus 1 dan 2 Indonesia pada awalnya tidak diduga sebagai suspek COVID-19, simply karena mereka berdua (1) tidak memiliki riwayat perjalanan dari Tiongkok atau (2) memiliki riwayat kontak erat dengan kasus COVID-19 sebelumnya. Kasus 1 dan 2 baru ditemukan setelah Kasus 1 mendengar berita soal Kasus 24 Malaysia, dan melaporkan hal ini ke dokter di RS tempat ia dirawat. Bayangkan kalau Kasus 1 tidak tahu soal berita soal Kasus 24 Malaysia!

Jumlah kasus impor/lokal sampai akhir bulan Februari:

Negara	Kasus impor	Kasus lokal
Singapura	24	78
Thailand	38	4
Malaysia	22	3
Filipina	3	0
Indonesia	0	0

Bisa lihat perbedaannya? Ya, hanya Singapura yang melaporkan jumlah kasus penularan lokal yang sangat banyak di bulan Februari jika dibandingkan dengan yang lain.

Fase 3: Pandemi (Maret)

Setelah gelombang pertama dari Wuhan/Tiongkok, di bulan Maret setiap negara melaporkan kasus gelombang kedua dari seluruh dunia. Singapura, misalnya, di akhir bulan Februari memiliki 24 kasus impor dan 78 kasus lokal. Per 27 Maret, proporsinya sudah terbalik: 415 kasus impor (+391) dan 317 kasus lokal (+239).

Namun perhatikan ada perbedaan antara pertumbuhan kenaikan kasus di Singapura yang lebih landai jika dibandingkan dengan di Thailand/Malaysia/Filipina/Indonesia.

Mengapa?

Kuncinya di bulan Februari tadi. Selama bulan Februari hanya Singapura yang terus melaporkan kasus penularan lokal. Jumlah kasus lokal yang banyak ini tidak mesti berarti bahwa wabahnya lebih buruk di sana. Hal ini juga bisa berarti bahwa tingkat deteksinya lebih tinggi.

Hal ini menjadi penting karena jumlah kasus lokal yang tidak terdeteksi bisa menjadi bom waktu. Awalnya mungkin tidak akan terlihat efeknya, berhubung jumlahnya masih sedikit. Namun semakin banyak jumlah kasus yang tidak terdeteksi, semakin mungkin salah satu dari kasus ini akan menjadi superspreader jika kasus ini berada di acara besar yang sangat memungkinkan penyebaran yang luas.

Hal ini kita temukan misalnya di Malaysia, dimana adanya seseorang yang positif COVID-19 dan menghadiri Tabligh Akbar di Selangor pada tanggal 28 Feb-1 Mar yang dihadiri oleh 16 ribu orang. Hasilnya: Lebih dari 50% kasus (1.117 / 2.161) di Malaysia (per 27 Maret) merupakan peserta dari acara ini, belum lagi jika ditambah dengan kasus-kasus yang tertular dari peserta-peserta ini.

Dengan kata lain, tingkat deteksi yang tinggi mengurangi resiko penyebaran yang luas dan dapat meledak sewaktu-waktu. Di sisi lain, tingkat deteksi yang buruk awalnya mungkin tidak kelihatan karena jumlah kasusnya masih sedikit, namun lama-kelamaan hal ini akan meledak juga karena sifat pertumbuhan kasusnya yang eksponensial.

Hal ini menjelaskan paradoks mengapa Filipina dan Indonesia, dua negara dengan kasus yang paling sedikit di akhir bulan Februari (Filipina: 3, Indonesia: 0), justru memiliki jumlah dan tingkat kematian yang jauh lebih tinggi dibanding Singapura/Thailand/Malaysia.

Artinya sederhana: sebenarnya jumlah kasus yang terkonfirmasi di Indonesia (dan Filipina) sekarang itu hanyalah puncak dari gunung es. 

Hal ini tidak berarti di negara lainnya tidak ada kasus yang tidak terdeteksi. Setiap negara memiliki kasus yang tidak terdeteksi. Tidak ada yang sempurna. Yang membedakan adalah ukuran gunung es-nya. Dalam hal ini, ukuran gunung es Indonesia paling besar relatif terhadap jumlah kasus yang sudah terkonfirmasi.

Jumlah kasus terkonfirmasi yang sangat kecil sampai akhir bulan Februari di kedua negara ini sebenarnya hanya menunjukkan tingkat deteksi yang buruk, dimana kasus-kasus yang tidak terdeteksi ini terus berlipat ganda sejak akhir bulan Januari dan akhirnya meledak di bulan Maret ketika RS-RS menjadi penuh.

Kesamaan lainnya antara Indonesia dan Filipina: Sama-sama telah memakan korban dari tenaga kesehatan, yang menunjukkan bagaimana tenaga kesehatan di kedua negara ini tidak menduga adanya pasien dengan COVID-19 ketika mereka menghadapi pasien mereka, oleh karena jumlah kasusnya masih sangat kecil sampai akhir bulan Februari.

Bedanya? Filipina sudah menyadari hal ini dengan segera dan langsung mengkarantina seluruh pulau Luzon pada tanggal 17 Maret, sementara Indonesia belum.

Jadi berapa jumlah kasus yang sebenarnya di Indonesia saat ini?

Ada beberapa berita yang bisa membantu kita dalam mengestimasi:

1. Kasus 12 di Victoria, Australia dan Kasus 153 di Singapura, yang sama-sama terpapar di Indonesia. Kasus 12 di Victoria berangkat dari Jakarta pada tanggal 27 Februari, sementara Kasus 153 Singapura terpapar saat ia mengunjungi saudaranya yang dirawat di Indonesia karena pneumonia pada tanggal 25-28 Februari. Kedua kasus ini mengindikasikan bahwa jumlah kasus di Indonesia di akhir bulan Februari sudah mencapai setidaknya puluhan atau bahkan seratusan. Dibutuhkan jumlah kasus sebanyak ini dalam komunitas lokal itu sendiri untuk bisa mengekspor beberapa kasus ke LN, berhubung tidak semua yang terpapar virus ini akan pergi ke LN. 
2. Seminar bisnis syariah tanggal 25-28 Februari di Kabupaten Bogor & Persidangan Sinode Tahunan GPIB tanggal 26-29 Februari di Kota Bogor yang menjadi kluster penyebaran COVID-19, sebelum Kasus 1 dan 2 terkonfirmasi dan tampaknya juga tidak terkait dengan kedua kasus tersebut.
3. Eva Rahmi Salma, yang kehilangan kedua orangtuanya akibat COVID-19 dan melaporkan bahwa ayahnya sebenarnya sudah keluar masuk RS sejak awal Februari. [Sumber]
4. Belum lagi jika ditambah dengan kasus impor dari Tabligh Akbar di Selangor pada tanggal 28 Februari-1 Maret. Di Malaysia sendiri setidaknya 11% dari peserta acara ini sudah dinyatakan positif COVID-19. Ada 700 WNI yang mengikuti acara ini. Sebagian memang tinggal di Malaysia, namun sebagian besar kembali ke Indonesia. Setidaknya puluhan dari mereka kemungkinan positif COVID-19.
5. Jika semua faktor ini digabung, di akhir bulan Februari skalanya sudah mencapai ratusan, dan di akhir bulan Maret (sekarang) skalanya sudah mencapai puluhan ribu, mengingat pertumbuhannya yang eksponensial (2x lipat dalam 4-5 hari, ~100x lipat dalam sebulan).

Dengan kata lain, warga Jepang yang merupakan Kasus 24 Malaysia yang menularkan ke Kasus 1 Indonesia bukanlah ‘patient zero’ yang sebenarnya di Indonesia.

Patient zero sebenarnya likely beberapa warga Tiongkok yang mengunjungi Indonesia atau warga Indonesia yang baru pulang dari Tiongkok di pertengahan/akhir bulan Januari. Dari beberapa orang ini, ada yang menularkan ke warga di Indonesia, dan dari sana mulai penularan lokal, likely di Jakarta.

Skala penularan lokal di awal/tengah bulan Februari masih berjumlah puluhan, jadi belum terlihat efeknya. Namun, begitu masuk ke bulan Maret dan berlipat ganda dari ratusan ke ribuan langsung terlihat dampaknya di RS-RS yang kewalahan di berbagai kota di Indonesia, terutama Jakarta.

Ilustrasi sederhana bagaimana wabah ini dapat tidak terdeteksi selama sebulan lebih dari akhir bulan Januari dan baru kelihatan di awal bulan Maret, dengan menggunakan asumsi kasar kasus pertama di akhir bulan Januari dan menjadi 2 kali lipat setiap 4 hari (20% growth rate per hari).

Beberapa estimasi jumlah kasus di Indonesia sekarang:

1. Estimasi oleh Perancis: 25 ribu kasus

2. Centre for Mathematical Modelling of Infectious Diseases (CMMID) di London: “As few as 2% of Indonesia’s coronavirus infections have been reported. That would bring the true number to as many as 34,300.” [Sumber] 

3. Estimasi internal Pemprov Jakarta untuk jumlah kasus di Jakarta (yang merepresentasikan 60% kasus nasional): 16.713 kasus.

Dan, ingat, jumlahnya terus bertambah secara eksponensial. Asumsikan bertambahnya 10% per hari saja dengan adanya kebijakan physical distancing saat ini, i.e., doubling time-nya menjadi 7 hari alih-alih 4 hari. Dengan jumlah kasus di angka belasan-puluhan ribu, jumlah kasus di Indonesia bertumbuh sebanyak ribuan kasus setiap harinya!

Bagaimana kita dapat mengendalikan wabah ini dengan situasi semacam ini?

B. Syarat 1: Minimal 80% warga menuruti physical distancing (atau, paling amannya, diam di rumah)

Berdasar estimasi model Universitas Sydney, wabah COVID-19 hanya bisa terkendali jika setidaknya 8 dari 10 orang menuruti physical distancing secara ketat. Jika kriteria ini tidak dipenuhi sedikit saja, misal jadi 7 dari 10 orang, wabah ini akan terus berlipat ganda. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang mengikuti himbauan ini? Kami ragu mencapai 80%. 

C. Syarat 2: Tes, tes, tes

Alternatif lain jika kita tidak mau melakukan karantina wilayah adalah tes masif seperti Korea Selatan yang diikuti dengan isolasi kasus dan contact tracing yang agresif. Namun, kenyataannya adalah kapasitas testing kita sangat kecil dan tes masif yang kita akan lakukan tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Korsel.

Sebagai ilustrasi, berikut jumlah tes COVID-19 sampai tanggal 27 Mar di Korsel, Singapura (data per 24 Maret), Italia dan Indonesia:

Negara	Jumlah tes	Jumlah tes / juta orang	Jumlah kasus	Rasio kasus / tes
Korea Selatan	371.300	7.500	9.478	2,55%
Singapura (per 24 Maret)	39.000	6.800	558	1,43%
Italia	394.000	6.515	86.498	21,95%
Indonesia	5.775	21	1.046	18,11%

Yang perlu diperhatikan di sini adalah rasio kasus/tes. Perhatikan bagaimana rasio ini sangatlah kecil di Korsel dan Singapura, hanya 1-2% saja kasus yang positif dari jumlah tes mereka. Hal ini mengindikasikan bagaimana agresifnya kedua negara ini melakukan tes untuk memastikan bahwa mereka telah memeriksa sebanyak dan seluas mungkin orang yang terduga positif COVID-19. Hal ini berbeda dengan Indonesia dan Italia yang rasio kasus/tesnya sekitar 20%, yang mengindikasikan bahwa jumlah tesnya ini dibatasi oleh kapasitasnya dan karena itu hanya dapat memeriksa sampel-sampel yang diduga kuat positif COVID-19 atau kondisinya sudah serius. Dalam hal ini, Italia karena memang jumlah kasusnya sudah sangat banyak dan Indonesia walaupun jumlah kasusnya lebih sedikit namun kapasitas testingnya lebih kecil lagi (i.e., Italia juga masih severely undertested sebenarnya, tidak heran juga tingkat kematiannya sangat tinggi seperti Indonesia; Italia 10,56%, Indonesia 8,83%).

Korsel bisa tidak melakukan karantina wilayah karena mereka bisa melakukan 20 ribu tes/hari (sekarang, setelah wabahnya terkendali, mereka melakukan sekitar 10 ribu tes/hari). Berdasarkan jumlah kasus kita sebenarnya sekarang di skala belasan-puluhan ribu, jika kita tidak mau melakukan karantina wilayah, kita juga harus siap melakukan puluhan ribu tes PCR/hari dalam 2 bulan ke depan untuk mengejar ketinggalan.

Rapid test juga bukan solusi dari permasalahan ini karena rapid test yang kita gunakan berbasis antibodi, dan karena itu rentan dengan hasil false negative (seharusnya positif tapi hasilnya negatif), berhubung antibodi ini baru terbentuk setidaknya seminggu setelah orang tersebut terinfeksi.

Tambahan mengenai kapasitas testing dengan PCR yang terbatas: Sampai 27 Maret, jumlah sampel harian yang diproses oleh Kemenkes yang tertinggi adalah 1.439 sampel. Menurut kami seharusnya masih bisa lebih lagi. Kemenkes mesti mengupayakan semaksimal mungkin kapasitas mereka kalau bekerja 24/7 (dengan tambahan support manpower tentunya). Korsel: 96 lab, 24/7, bisa memproses 20 ribu sampel/hari. Kami paham bahwa mungkin kita tidak bisa memiliki standar setinggi ini, namun harus didorong sampai batasnya sebisa mungkin.

Di sisi lain, Kemenkes juga perlu mengubah kriteria diagnosanya. Misalnya, kalau rapid test nya sudah positif, tidak perlu tes PCR lagi. Karena bottleneck-nya justru di kapasitas tes PCR-nya sekarang. Percuma kalau habis rapid test-nya positif perlu dikonfirmasi tes PCR lagi.

Selain itu, bisa menggunakan kriteria klinis + scan paru (X-ray/CT) (apalagi kalau ada riwayat kontak dengan pasien COVID-19 lain) seperti Wuhan/Hubei ketika mereka sedang backlog testing parah-parahnya. What we need is speed, speed, speed.

D. Karantina wilayah

1. Apa itu karantina wilayah?

Pembatasan pergerakan warga dimana setiap warga di wilayah tersebut diwajibkan diam di rumah dan dipelihara oleh negara selama masa karantina. Setiap warga, misalnya, hanya boleh keluar dengan jadwal bergilir untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

2. Kapan? 

Lebih cepat, lebih baik, karena wabah ini bertambah secara eksponensial dan ada lag factor.

Tiongkok melakukan lockdown setelah sekitar 30 kematian, dan berakhir di sekitar 3200 kematian. Jika kita karantina wilayah sekarang, mungkin kita juga masih bisa membatasi jumlah kematian sampai sekitar ribuan. Jika kita menunggu seminggu lagi saja, mungkin jumlah kematiannya bisa mencapai puluhan ribu.

Ingat dua konsep di pendahuluan: (1) eksponensial dan (2) ketertundaan. 

Terkait dengan sifatnya yang eksponensial, setiap kali kita mengundurkan karantina wilayahnya seminggu saja, skala wabah ini sudah bertambah besar sebanyak 3-4x lipat. Semakin diundur, semakin besar lingkup wilayah yang perlu dikarantina, semakin besar ongkosnya.

Terkait dengan karakter ketertundaannya/lag factor, jangan expect karantina wilayahnya akan langsung membuahkan hasil yang instan. Hasil karantina wilayahnya mungkin baru akan terlihat 3 minggu setelahnya.

3. Wilayah mana yang perlu dikarantina? 

Beberapa hari lalu masih cukup untuk mengkarantina Jabodetabek, namun tampaknya sekarang sudah tidak cukup lagi. 

Himbauan bekerja/belajar di rumah yang tidak di-enforce dengan karantina wilayah malah mengakibatkan sudah keluarnya sebagian warga Jakarta ke daerah masing-masing, persis seperti apa yang terjadi di Wuhan dan Lombardia. 

Sekarang, minimal seluruh pulau Jawa sudah perlu dikarantina.

4. Apa saja yang dicapai lewat dan dapat dilakukan selama karantina wilayah?

• Menjamin pemutusan rantai penularan untuk sementara, karena semua orang diam di rumah masing-masing (maksimal hanya menularkan ke orang lain di rumah)
• Menghentikan outflow dari daerah-daerah zona merah ke zona kuning/hijau
• Memberikan waktu bagi pihak berwenang untuk menemukan, mengisolasi dan merawat:
  • Kasus-kasus yang sudah aktif namun belum terdeteksi dan contact tracing yang agresif dari kasus-kasus tersebut
  • Kasus-kasus yang sudah terinfeksi namun masih dalam masa inkubasi (yang ini lebih sulit)
• Dengan asumsi kita tidak akan bisa menemukan semua kasus-kasus ini, kita membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk karantina wilayah ini (lama dari waktu infeksi sampai negatif kembali bisa mencapai lebih dari 1 bulan bahkan untuk kasus-kasus dengan gejala ringan)
• Seandainya kita tidak bisa menemukan semua dari kasus-kasus ini, ekspektasinya adalah sebagian besar dari kasus-kasus ini sudah pulih ketika mereka isolasi mandiri di rumah.
• Dengan putusnya rantai penularan untuk sementara, kita juga membeli waktu bagi tenaga kesehatan kita yang sekarang sudah kewalahan dengan membludaknya pasien dengan gejala COVID-19, terutama di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya di Jawa
• Membangun kapasitas kesehatan publik kita sebisa mungkin jadi ketika karantina wilayah ini diangkat, sistem kesehatan publik kita akan lebih siap dalam menghadapi wabah ini yang likely akan masih berlanjut setelahnya (dibanding sekarang dimana terlihat sangat tidak siap). Jakarta saja kelimpungan, bayangkan bagaimana faskes-faskes di daerah jika menghadapi wabah yang sama. Investasi dalam kesehatan publik ini akan kita rasakan manfaatnya bukan dalam wabah ini saja, namun juga selanjutnya dalam jangka panjang.
• Contohnya: membangun kapasitas testing kita. Game changernya tentunya kalau ada rapid test yang juga seakurat tes PCR, jadi setiap orang dengan gejala COVID-19 bisa dites dengan cepat di fasilitas kesehatan terdepan seperti Puskesmas. Namun ini lebih ke berharap dan di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan selama karantina wilayah adalah menambah daya infrastruktur dan SDM dalam tes PCR semaksimal mungkin. Karantina wilayah akan percuma kalau setelah itu kita masih hanya bisa mengkonfirmasi kasus dalam skala ratusan/hari. Kita butuh kemampuan untuk mengkonfirmasi kasus dalam skala ribuan/hari (i.e., testing puluhan ribu/hari). “Once we’ve suppressed the transmission, we have to go after the virus. We have to take the fight to the virus.” (WHO)
• Membangun kapasitas dalam sektor lain yang juga akan membantu dalam pengendalian wabah ini setelah karantina wilayahnya usai, misalnya dalam hal tracking.

5. Apa selanjutnya setelah karantina wilayah?

Idealnya:

• Setiap faskes di Indonesia sudah lebih siap dan jelas protapnya bagaimana menangani pasien dengan gejala COVID-19
• Warga tetap mempertahankan kebiasaan personal hygiene yang baik, cuci tangan menggunakan sabun, physical distancing yang bertanggung jawab dalam interaksi sosial, dst.
• Wabah ini masih ada, tapi sudah lebih terkendali, dengan pertumbuhan kasus yang linear setiap harinya, bukan eksponensial (seperti Korsel sekarang yang walau kasusnya masih bertambah terus tiap hari, pertumbuhannya itu linear). Setiap ada kasus baru, langsung contact tracing kasus tersebut dan isolasi kontak eratnya, dimana proses contact tracing ini mungkin sudah menjadi lebih mudah dan cepat dengan teknologi. Kapasitas RS-nya juga menjadi memadai untuk menghandle kasus-kasus barunya, tidak seperti sekarang yang overwhelmed.

6. Apakah karantina wilayah pasti berhasil dalam mengendalikan wabah ini?

Belum tentu, namun dalam kondisi kita saat ini, alternatifnya yaitu tanpa karantina wilayah pasti gagal dan akhirnya memakan korban jutaan jiwa (asumsi tingkat kematian 1-4% dari 60-70% penduduk Indonesia yang terinfeksi = 0,6-2,8% dari penduduk Indonesia meninggal dunia = 1,6-7,5 juta orang). Sekali lagi, jumlah kasus hariannya bertumbuh secara eksponensial, sementara kapasitas kita mengetes dan mengisolasi kasus dalam skala linear. You simply can’t beat exponential with linear.

Karantina wilayah membeli waktu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi sebulan ke depan. Mungkin sudah ada terobosan dalam bidang kesehatan/teknologi lainnya dalam sebulan ini. Tidak ada yang tahu. Namun karantina wilayah membeli waktu yang kita lewatkan di bulan Januari-Februari. Karena kita tidak berhasil mendeteksi wabah ini di bulan Januari-Februari, kita perlu membayar harganya yang mahal sekarang untuk mengendalikan wabah ini.

7. Berapa ukuran stimulus ekonomi overall yg diperlukan?

• Denmark: 13% GDP [Source]
• UK: 15% GDP [Source]
• USA: 10% GDP (US$ 2 trillion) [Source]
• Singapura: 13.6% GDP (S$ 52 billion) [Source]
• Malaysia: 15% GDP (RM 250 billion) [Source]

Jika Indonesia mengikuti negara-negara ini: 10-15% GDP ~ US$150 billion = Rp 2.400 triliun.

Referensi lain:

1. Pierre-Olivier Gourinchas, UC Berkeley, Flatten the Curve of Infection and the Curve of Recession at the Same Time (26 Maret 2020)
2. Sergio Correia et al., Pandemics Depress the Economy, Public Health Interventions Do Not: Evidence from the 1918 Flu (26 Maret 2020)
3. Joshua Gans, Health Before Wealth: The Economic Logic (26 Maret 2020)